TASIKMALAYA – Para pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu meningkatkan kompetensi serta penguatan kelembagaan untuk bersaing dengan pendamping dan konsultan negara-negara Asean.
Pasalnya, mulai 2015, segera diberlakukan pasar terbuka Asean, di mana semua produk dan jasa akan bebas keluar masuk di semua negara Asean sehingga semua produk UMKM Indonesia harus mampu bersaing.
“Jasa pelayanan konsultan Indonesia secara kelembagaan dan kompetensi harus mampu bersaing juga dengan konsultan dari negara Asean lainya. Maka kami meresponsnya dengan menggelar Temu Nasional Pendamping UMKM yang digelar di Tasikmalaya untuk menghasilkan rumusan tentang pendampingan dan konsultasi UMKM,” ungkap Roseno, Humas Panitia Temu Nasional Pendamping UMKM di Tasikmalaya, Senin (17/6/2013).
Roseno menambahkan, pertemuan diikuti oleh pendamping UMKM seluruh Indonesia yang tergabung di berbagai lembaga dan asosiasi baik yang dibina oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau Bank Indonesia.
Pihaknya mengambil lokasi temu nasional di Tasikmalaya dilatari beberapa hal a.l. P3UKM Tasikmalaya, sebagai salah satu lembaga yang dikembangkan BI cukup sukses membantu para UKM dalam mendapat akses perbankan serta metode pendampingan yang baik.
Tasikmalaya, juga memiliki sejarah Koperasi yang panjang yang kini diabadikan dengan sebuah Tugu Koperasi
“Dari pertemuan di Tasik inilah, kami berharap, ada sinergi antara pemerintah, UMKM, industri dan perbankan dalam implementasi program yang berdampak bagi peningkatan kinerja atau daya saing UKM. Selaian itu, tejadi penyebaran peningkatan ekonomi masyarakat melalui pendamping UKM yang kompeten,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Pusat Pengembangan dan Pendampingan Usaha Kecil dan Menengah (P3UKM) BI Tasikmalaya Cecep D Abdul Qoyum mengatakan, jumlah pendamping untuk saat ini masih sedikit tidak sebanding dengan jumlah pelaku UMKM, selain kualitas pendamping yang mesti ditingkatkan.
Itu karena belum ada standarisasi mutu dan pelayanan pendamping UMKM secara menyeluruh serta belum adanya mekanisme yang dibangun secara terpadu.
“Beban pendampingan juga tidaklah ringan. Maka perlu upaya revitalisasi peran pendampingan yang harus dukungan oleh semua pihak. Dari temu nasional ini kami akan membuat Piagam Pendampingan yang mudah-mudahan bisa membantu merevaitalisasi pendampingan serta konsultasi UMKM di seluruh Indonesia,” katanya. (k55/ija)
sumber: http://www.bisnis-jabar.com
