Peran pendamping sangat dibutuhkan untuk membantu menyiapkan KUMKM meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam menghadapi diberlakukannya era global masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015. Hal tersebut disampaikan Deputi bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha kementerian koperasi dan UKM saat menutup kegiatan peningkatan standar kompetensi konsultan pendamping LPB/BDS-P di Surabaya yang diikuti 60 peserta dari 21 propinsi. (jumat, 28 maret 2014).
“Agar mampu bersaing dengan pebisnis dari Negara-negara lain, maka UKM harus NAIK KELAS. Mereka harus ditingkatkan kualitas SDM dan produknya. Untuk itu peran konsultan pendamping LPB/BDS-P mutlak diperlukan.” Kata Braman Setyo dalam sambutannya. Mengingat sudah semakin dekatnya penerapan MEA, perlu dilakukan Akselerasi dalam penyiapan UKM menghadapi MEA. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas konsultan pendamping LPB/BDS-P dan menduplikasi BDS-P yang maju dan sukses agar jumlah BDS-P mencukupi untuk mendukung upaya akselerasi peningkatan daya saing UKM, lanjut Braman Setyo.
“Sejak dua tahun terakhir kami telah meningkatkan kemampuan 800 konsultan pendamping LPB/BDS-P dari seluruh Indonesia. Tahun ini 300 konsultan pendamping LPB/BDS-P kami tingkatkan kembali kemampuanya melalui program tingkat lanjut. Mereka dibekali kemampuan bekerja sebagai konsultan pendamping yang profesional. Para konsultan pendamping tersebut juga kami bekali dengan tehnik diagnosis kesehatan bisnis UKM, Business Model Generation, dan tehnik Coaching. Para konsultan pendamping akan kami sinergikan dengan keberadaan PLUT yang akan hadir di semua kabupaten/kota di tahun 2019 nanti. Mereka bisa menjadi konsultan pendamping PLUT. Juga bisa menjadi mitra PLUT KUMKM setempat.”
Pada kesempatan tersebut Koordinator Working Group Pendampingan KUMKM Kalsel Djatmiko ungkapkan kesiapan BDS-P dalam mewujudkan 50.000 UKM naik kelas. “BDS-P akan bekerjasama dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu/PLUT KUMKM dan pihak-pihak lainnya untuk bantu 50.000 UKM naik kelas. Target tersebut diharapkan terwujud di akhir tahun 2019.” Djatmiko yang juga sebagai konsultan pendamping PLUT KUMKM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan menyatakan bahwa BDS-P mendukung penuh upay a pemerintah mengakselerasi peningkatan produktivitas dan daya saing UKM. Untuk itu Djatmiko mengusulkan perlu adanya forum stakeholder UKM di setiap daerah, agar semua pihak di daerah bisa bersinergi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak lain dengan melakukan kerja cerdas yang terkoordinasi dan saling menguatkan. Hal tersebut akan efektif dengan mengaktifkan peran asosiasi konsultan pendamping seperti ABDSI, KKMB, Inkubator Bisnis, dan lainnya, pungkas Djatmiko.
(Sumber: www.ukm-indonesia.net)
